Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN menetapkan pembebasan lahan Bocimi sebagai prioritas nasional. Selain mendukung konektivitas, proyek ini diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, distribusi barang, dan memperkuat daya saing daerah.
Mulyo menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi intensif dengan masyarakat menjadi kunci penyelesaian. BPN juga melibatkan pemerintah desa untuk memediasi jika muncul perbedaan klaim kepemilikan. Ia optimistis bahwa jika semua pihak terbuka dan mau duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tetapi bisa tercapai lebih cepat.(*)
